PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN TERDISTRIBUSI PADA RAGAM APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Baca Juga

PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN TERDISTRIBUSI PADA RAGAM APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pendahuluan
Pemerintah Indonesia melalui Kemendagri saat ini sedang melaksanakan program e-KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pelaksanaan UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi program tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Pengembangan SIAK telah dimulai pada tahun 2003 dengan diluncurkannya SIAK online dari Kecamatan ke data center kependudukan, kemudian disusul SIAK offline di Kabupaten/Kota pada tahun 2005. SIAK online memberikan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di kecamatan yang terhubung langsung dengan data center Dirjen Administrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) melalui VPN dial. Hasil penyempurnaan grand design SIAK terbaru disepakati oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga pada tanggal 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mendagri tanggal 13 Agustus 2010.

Sedangkan, hasil penyempurnaan spesifikasi hardware, software, dan blangko e-KTP disepakati oleh Tim Teknis pada tanggal 28 Desember 2010 dan ditetapkan dengan Permendagri no. 6 tahun 2011. Pada akhir tahun 2012, ditargetkan SIAK di 497 kabupaten/kota tersambung (online) dengan pusat dan propinsi, dan pelayanan SIAK 6.589 kecamatan pada 497 kabupaten/kota akan tersambung (online) ke kabupaten/kota, pusat dan propinsi. Pada akhir tahun 2013, SIAK di Kemendagri dan daerah ditargetkan tersambung (online) dengan instansi pengguna secara bertahap

Informasi dan publikasi terkait dengan proyek e-KTP, NIK, database kependudukan, integrasi sistem dan aspek terkait lainnya sudah banyak ditemukan, namun terkait dengan pemanfaatan database kependudukan dalam ragam aplikasi sistem informasi di pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) masih minim. Makalah ini mengungkap peluang pemanfaatan database kependudukan yang terdistribusi pada ragam aplikasi sistem informasi di Pemkab/Pemkot. Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi