Persyaratan karis/Karsu (kartu istri/suami) Wednesday 26 September 2018

Persyaratan karis/Karsu (kartu istri/suami)

1. Foto Copy SK CPNS dilegalisir
2. Foto Copy SK. PNS/Pangkat terakhir dilegalisir
3. Foto Copy Karpeg/kartu pegawai dilegalisir
4. Foto Copy surat nikah dilegalisir KUA(kantor urusan agama)
5. foto istri (untuk karis) foto suami (untuk karsu)ukuran 2x3 2 lembar
6. Foto Copy NIP baru dilegalisir
7. Surat pengantar dari pimpinan
8. Persyaratan rangkap 2

contoh lampiran untuk pembuatan KARIS KARSU

				LAMPIRAN XXVI SURAT EDARAN
				KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
				NOMOR : 08/SE/1983
				TANGGAL : 26 APRIL 1983
DAFTAR KELURAGA PEGAWAI NERERI SIPIL
I. KETERANGAN PERORANGAN
1. NAMA			:
2. NIP/ Nomor Identitas			:
3. Pangkat / Golongan Ruang			:
4. jabatan /Pekerjaan			:
5. Satuan Organisasi			:
6. Tempat/tanggal lahir			:
7. Jenis Kelamin			:
8. Agama			:
9. Alamat			:
II SUSUNAN KELUARGA
A. ISTRI/SUAMI
No.	Nama	Tanggal Lahir	Tanggal Perkawinan	Alamat	Tandatangan Istri Suami	Ket.
B. ANAK
NO	Nama	Jenis kelamin	tanggal Lahir	NAMA AYAH/Ibu	Ket
Disahkan oleh		Tasikmalaya
		PEGAWAI NEGERI SIPIL
NIP		NIP

Download Formulir karis

				LAMPIRAN 1A SURAT EDARAN
				KEPALA BADAN ADMINISTRASI
				KEPEGAWAIAN NEGARA
				NOMOR     : 08/SE/1983
				TANGGAL  : 26 APRIL 1983
				TASIKMALAYA
					KEPADA
				Yth. Kepala Kantor Regional III
				Badan Kepegawaian Negara
					BANDUNG
		LAPORAN PERKAWINAN PERTAMA
1	Yang bertanda tangan di bawah ini :
	a.Nama			:
	b.NIP/Nomor Identitas			:
	c.Pangkat/Golongan			:
	d.Jabatan /Pekerjaan			:
	e.Satuan Organisasi			:
	f.Instansi			:
	g.Tempat dan tanggal lahir			:
	h.Agama / Kepercayaan Terhadap
	Tuhan Yang Maha Esa		:
	i.Alamat			:
	Dengan ini memberitahhukan dengan hormat,bahwa saya:
	a.Pada Tanggal
	b.Di
	Telah melangsukan perkawinan yang pertama dengan wanita /pria sebagai berikt tersebut
	dibawah ini :
	a.Nama			:
	b.NIP/Nomor Identitas			:
	c.Pangkat/Golongan			:
	d.Jabatan /Pekerjaan			:
	e.Satuan Organisasi			:
	f.Tanggal Lahir			:
	g.Agama /Kepercayaan Terhadap
	Tuhan Yang Maha Esa			:
	h.Alamat			:
2	Sebagai tanda bukti bersama ini saya lampirkan :
	a.Salinan sah surat nikah dalam rangkap 2 ()				(dua)
	b.Pas Foto Isteri /Suami saya mengharapkan agar :
3	Berhubung dengan itu, maka saya mengharapkan agar :
	a.Dicatat perkawinan tersebut dalam daftar keluarga saya
	b.Diselesaikan pemberian KARIS/KARSU bagi isteri /sua,I saya
4	Demikian laporan ini saya buat dengan sesungguhya untuk dapat digunakan sebagaimestinya

formulir

Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) Friday 18 May 2018

Panitia Pemeriksa Barang Daerah (PPBD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari SKPD teknis. Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Daerah kepada Kepala SKPD dengan Keputusan Kepala Daerah. 


Tugas Panitia Pemeriksa Barang adalah membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang yang akan di terima. Apabila barang yang diperiksa tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat Perjanjian atau dokumen penyerahan lainnya, maka Berita Acara Pemeriksaan Barang segera diberitahukan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan yang melaksanakan pengadaan.


Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan barang tersebut, Panitia/Pejabat Pengadaan harus segera mengambil tindakan penyelesaian, jika pelaksanaan penyelesaian barang dimaksud memerlukan waktu yang lama, maka barang tersebut dapat diserahkan kepada penyimpan barang /pengurus barang untuk disimpan sebagai barang titipan. Dalam hal ini harus dibuat Berita Acara sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud.

pengurus Barang Terbaru 2018

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

alinda.aprilia.murdhaka14@gmail.com

Kegiatan Ku Dokumentasi pengurus

Kewajiban Atasan Langsung Penyimpan BMD

Kewajiban Atasan Langsung Penyimpan BMD

- Atasan langsung penyimpan/pengurus barang wajib secara berkala 6 (enam) bulan sekali mengadakan pemeriksaan atas penyelenggaraan tugas penyimpan barang, yaitu pemeriksaan pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan gudang.


- Hasil pemeriksaan harus dibuat dalam berita acara pemeriksaan dan dicatat dalam buku pemeriksaan penyimpan barang yang bersangkutan.


- Hasil pemeriksaan dimaksud dikirim kepada Pengelola dan tembusannya masing-masing untuk Kepala SKPD yang bersangkutan, Pembantu Pengelola dan Pengawas Fungsional Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.


- Dalam hal atasan langsung penyimpan barang berhalangan maka Pengelola atau pejabat yang berwenang menunjuk pejabat lain sebagai atasan langsung penyimpan/pengurus barang.


- Dalam hal terjadi kerugian akibat kelalaian penyimpan barang, atasan langsung turut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi.

pengurus Barang Terbaru 2018

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

alinda.aprilia.murdhaka14@gmail.com

Kegiatan Ku Dokumentasi pengurus

pengurus Barang Terbaru 2018 Friday 15 January 2016

______________________
Tugas Penyimpan Barang:
_____________________

a. menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah;
b. meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
c. meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
d. mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
e. mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan; dan
f. membuat laporan penerimaan, penyaluran dan stock/persediaan barang milik daerah kepada Kepala SKPD.

______________________
Tugas Pengurus Barang:
______________________

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

b. melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;

c. menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola; dan

d. menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.
bagi anda pengurus Atau Penyimpan Barang dimanapun Berada
Tidak Semua Pengurus dan Penyimpan mengerti soo Kota Share Disini
Bersama Pengurus Barang Daerah Kota Tasikmalaya

pengurus Barang Terbaru 2018

a. mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing¬masing SKPD yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BIl), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah;

alinda.aprilia.murdhaka14@gmail.com

Kegiatan Ku Dokumentasi pengurus